pRencana pemerintah membentuk tim untuk mengkaji ucapan tokoh yang dinilai melanggar hukum pascapemilu menuai pro-kontra. Kubu BPN dan kalangan aktivis menilainya sebagai tindakan represif yang akan memberangus tokoh-tokoh yang kritis terhadap pemerintah. Sementara Kubu TKN menganggap hal ini sebagai langkah antisipatif terhadap seruan yang berpotensi memecah belah.