Wacana untuk mengamandemen atau mengubah Undang-Undang Dasar 1945 semakin menguat pasca Kongres V PDIP di Bali. Perubahan yang diusulkan adalah kewenangan MPR menetapkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan menjadikan MPR kembali menjadi lembaga tertinggi di Indonesia.