Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, menyebut sikap tiga pimpinan KPK yang menyerahkan mandat pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo melanggar konstitusi. Sikap tersebut dinilai sebagai langkah yang merugikan kepentingan bangsa dan tidak masuk dalam sistem ketatanegaraan.