DPR dan Pemerintah sepakat menunda pengesahan RKUHP. Salah satu pasal yang menjadi kontroversi dalam RKUHP yakni Pasal Penghinaan Presiden. Meski Presiden Joko Widodo ingin pasal tersebut dihapus, namun DPR bersikukuh menyertakan pasal tersebut dalam RKUHP.