Mahkamah Konstitusi memutuskan mantan narapidana kasus korupsi tetap bisa maju sebagai calon kepala daerah bila telah melampaui 5 tahun usai menjalani masa hukuman. Amar putusan MK tersebut berdasarkan permohonan judicial review yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Indonesia Corruption Watch (ICW).