Otoritas Tiongkok telah menyita paspor dari para pegawai negeri dan karyawan perusahaan milik negara. Pejabat Partai Komunis Tiongkok mengatakan itu karena apa yang mereka sebut "manajemen pusat," untuk "menangani" virus.br br Selama bertahun-tahun, pihak otoritas telah membatasi perjalanan luar negeri dan penggunaan paspor untuk pegawai negeri dan pekerja dari perusahaan milik negara.br Namun di tengah pandemi, praktiknya telah menjadi bahkan lebih ketat lagi.br br Pada April tahun lalu, otoritas Xingtai meminta semua kabupaten dan distrik di sana untuk mencabut paspor dari pegawai pemerintah dan semua pegawai di perusahaan milik negara. Pembatasan semacam itu biasanya disebabkan oleh ketakutan rezim bahwa warganya dapat dengan mudah pergi ke luar negeri, dan melihat informasi bebas yang tanpa sensor.br br Aktivis Tiongkok Dong Guang-pin mengatakan dia yakin, kalau Beijing mungkin sangat memperhatikan satu aspek, bahwa warga Tiongkok mengetahui bagaimana negara lain mengutuk rezim PKT, karena menutupi bahaya virus. Itu karena hal tersebut bertentangan dengan narasi rezim.br br Kini kita beralih ke sebuah keluarga Tiongkok yang dipaksa berpisah oleh rezim komunis. Aktivis hak asasi, Guo Feixiong mendesak rezim komunis Tiongkok untuk mengizinkan dirinya mengunjungi istrinya di AS.br br Guo tidak bisa meninggalkan Tiongkok sekarang. Dia tidak memiliki kendali atas paspornya. Itu karena polisi keamanan negara menyitanya. Sekarang, dia tidak bisa meninggalkan Tiongkok tanpa izin khusus.br br Sumber tautan terkait:br br -----------br br Penjelasan tentang istilah “Virus Partai Komunis Tiongkok (Virus PKT)”br New Tang Dynasty (NTD) Television menggunakan istilah “Virus Partai Komunis Tiongkok” atau “Virus PKT” sebagai pengganti dari istilah “COVID-19” atau “Virus Korona Baru”, akibat dari tindakan menutup-nutupi Partai Komunis Tiongkok di awal penyebaran virus dan menyebabkan pandemi global.