Menjelang akhir 2021, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta melakukan revisi upah minimum provinsi (UMP) 2022. dari 0,85 menjadi 5,1.br br Revisi UMP ini menjadi polemik, lantaran pihak pengusaha merasa penetapan UMP ini hanya sebelah pihak, bahkan Apindo akan melakukan langkah hukum akibat kebijakan Gubernur Anies Baswedan ini.