Wacana penetapan ruas jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) kembali digemakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.br br Adanya kebijakan ini diharapkan bisa menekan kemacetan dan mendorong masyarakat agar menggunakan transportasi umum.br br Sayangnya, penerapan kebijakan ini justru menuai pro dan kontra dari khalayak. Pemerintah bahkan menjadi sasaran amukan dari beberapa pihak yang tak setuju dengan kebijakan tersebut.