JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo kembali mengklarifikasi sikapnya berpihak dalam kontestasi pemilihan presiden 2024 tak melanggar Undang-Undang. br br Ahli Hukum Tata Negara menilai Jokowi tak mengungkap utuh isi Undang-Undang Pemilu tentang seharusnya sikap pejabat politik dan negara dalam pemilu. br br Sebelumnya, jokowi menyampaikan dirinya sebagai presiden dan pejabat politik berhak berkampanye dan memihak kontestan pilpres 2024.