JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mengemukakan pandangannya bahwa pemilihan gubernur melalui pilkada sebaiknya dihapus karena dianggap tidak efisien dan melelahkan. br br Karena menurutnya, fungsi gubernur lebih banyak bersifat pengawasan yang dapat ditangani oleh kementerian atau pemerintah pusat. br br "Semua harus memikirkan cara-cara, supaya demokrasi kita efektif dan sehat, ucap Cak Imin saat ditanya wartawan, Sabtu (30112024). br br Namun, pendekatan ini menuai kontroversi, terutama karena dianggap berpotensi mengurangi demokrasi dalam pemerintahan daerah. Beberapa pihak menyatakan bahwa kebijakan seperti ini memerlukan kajian mendalam untuk memastikan efektivitasnya.