Penolakan terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 ke 12 kian meningkat jelang 1 Januari 2025.br br Masyarakat khawatir kenaikan ini akan memicu lonjakan harga, meski Menkeu Sri Mulyani memastikan kebutuhan pokok tak terdampak. Namun, wacana pengenaan PPN pada barang premium, pendidikan, dan kesehatan tetap menjadi perhatian.br br Ekonom menilai kenaikan PPN di tengah lemahnya daya beli dan maraknya PHK berpotensi memperburuk kondisi ekonomi. Mereka mendesak pemerintah menunda kebijakan ini demi menjaga daya beli dan pertumbuhan ekonomi.br br Menanggapi hal ini, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan pemerintah telah mempertimbangkan dampaknya dan optimistis pertumbuhan ekonomi tetap terjaga berkat berbagai insentif.