JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi anggaran belanja negara untuk tahun 2025. br br Dampaknya, anggaran di pos kementerian dan lembaga pemerintah pun harus dipangkas besar-besaran. br br Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memastikan bahwa proses penegakan hukum hingga penguatan regulasi yang diatur kementeriannya tidak terpengaruh oleh efisiensi anggaran yang terjadi. br br Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa pelayanan publik tidak akan terganggu karena efisiensi anggaran sebagaimana perintah Presiden Prabowo.