JAKARTA, KOMPAS.TV - Seluruh fraksi di Komisi I DPR RI sepakat membawa RUU TNI ke rapat paripurna untuk disahkan. br br Kesepakatan ini diambil dalam rapat pleno RUU TNI antara Komisi Satu DPR RI dan pemerintah. br br Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menemui pimpinan DPR untuk memberikan sejumlah catatan terkait revisi Undang-Undang TNI. br br Dalam audiensi yang digelar secara tertutup ini, hadir Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dan Ketua serta Anggota Komisi 1 DPR. br br Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, bilang salah satu catatan yang disampaikan ke DPR yakni memastikan tugas dan fungsi TNI tetap berada di bidang pertahanan. br br Revisi Undang-Undang TNI memang mendapat penolakan dari sejumlah pihak. br br Di Sleman, Yogyakarta, unjuk rasa digelar civitas akademika Universitas Gajah Mada. br br Demo mendesak DPR menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang TNI, karena khawatir mengembalikan praktik dwifungsi TNI yang bertentangan dengan semangat reformasi. br br Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI akan dibawa ke paripurna DPR RI pada 20 Maret 2025. br br Ada tiga poin besar dalam revisi Undang-Undang ini, yakni terkait usia pensiun, penempatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil, dan pengerahan kekuatan TNI.