JAKARTA, KOMPAS.TV - Sejumlah purnawirawan TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI bersilaturahmi di Gedung Serambi Al Musyawarah, Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Kamis (1742025) menyerukan 8 tuntutan. br br Acara yang dihadiri mantan pejabat TNI, beberapa tokoh, dan kritikus ini menyatakan sikap dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. br br Delapan pernyataan sikap yang ditandatangani 103 (Purn) Jenderal, 73 (Purn) Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel TNI ini di antaranya menyerukan kembali ke UUD 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. br br Dalam pernyataan sikap tersebut, mereka di antaranya mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal dengan Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. br br Mereka juga menuntut penghentian PSN PIK 2, PSN Rempang, dan proyek-proyek serupa karena dianggap merugikan serta menindas masyarakat dan menyebabkan kerusakan lingkungan. br br Sementara itu, pada poin kedelapan, mereka mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR, karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Undang-Undang Pemilu dinilai melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Acara Kehakiman. br br Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, mengatakan bahwa Presiden akan mempelajari poin-poin yang diajukan para purnawirawan TNI. Wiranto juga merespons usulan agar Gibran didesak mundur. br br "Iya, kan ada kan delapan-delapan poin itu, ya. Sekarang sudah beredar di medsos, ya, sudah ada banyak komentar yang muncul. Maka inilah, ya, sikap Presiden, ya, bukan mengasuhkan, ya, tapi tetap menghargai. Karena kita paham bahwa perbedaan itu ada, ada yang pro, ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja," ujar Wiranto.