JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah pusat mendukung kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengirim anak-anak bermasalah ke barak militer demi mendisiplinkan mereka. br br Bahkan, jika program ini berjalan dengan baik, pemerintah berencana menerapkannya secara nasional. br br Hal ini disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, usai bertemu Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Jakarta, Kamis petang. br br Menurut Pigai, kebijakan ini merupakan langkah baik untuk memperbaiki karakter anak-anak yang bermasalah. Namun, ia meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan TNI yang menyelenggarakan kebijakan ini agar tidak menerapkan hukuman fisik kepada anak-anak tersebut. br br Pemerintah pusat juga meminta Pemprov Jawa Barat dan TNI menyampaikan setiap kegiatan hingga hasil yang dicapai secara transparan. Setiap anak yang dikirim ke barak militer akan menjalani pendidikan karakter selama 14 hari.