JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut belum mempertimbangkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait perampasan aset. br br Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, pada Jumat (952025) siang. br br Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo lebih memilih menjalin komunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) guna mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. br br Ia juga memastikan bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan dilibatkan dalam proses pembahasan RUU tersebut.