KOMPAS.TV - Desakan dari sejumlah purnawirawan TNI untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah memicu perdebatan di kalangan publik dan pemerintahan. br br Forum Purnawirawan TNI mengusulkan delapan tuntutan, salah satunya meminta pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu dianggap melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman .