KOMPAS.TV - Merespons putusan Mahkamah Konstitusi agar pemerintah menggratiskan pendidikan dasar di sekolah negeri maupun swasta, DPR menyebut pemerintah tetap harus memperhatikan postur anggaran pendidikan. br br Wakil Ketua Komisi X DPR Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, menjamin putusan MK akan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. br Meski demikian, Komisi X menyoroti kesiapan anggaran agar APBN dan APBD mampu menanggung pembiayaan operasional pendidikan. br br DPR juga menekankan perlunya mekanisme yang transparan untuk memastikan sekolah swasta mendapatkan subsidi yang memadai, tanpa mengorbankan kualitas dan kemandirian pengelolaan keuangan.