SOLO, KOMPAS.TV - Merespons soal polemik izin perusahaan tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bilang itu hal teknis. br br Jokowi menambahkan, jika memang perusahaan yang beroperasi melanggar izin bisa dicabut. br br Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bilang pemerintah mencabut 4 dari 5 IUP perusahaan tambang yang beroperasi di Raja Ampat, Papua Barat Daya. br br Bahlil menegaskan, dicabutnya 4 IUP perusahaan tambang itu karena perusahaan melanggar aturan lingkungan.