JAKARTA, KOMPASTV - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membeberkan sejumlah fakta di lapangan yang dialami kepala daerah ketika bertugas. br br "Justru menurut saya, yang berat dihadapi itu adalah para politisi. Standarisasinya tidak ada, tuntutan publiknya kuat, resikonya tinggi. ASN itu ada standarnya, politisi itu enggak ada standarnya. Ini problem. Politisi itu enggak bisa membedakan mana gaji, mana operasional. Kenapa? Karena gaji dan tunjangannya adalah operasional," kata Dedi. br br Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi saat mengisi pidato dalam acara Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di Ancol, Kamis (1072025). br br Ia pun menyarankan daripada operasional digabungkan, dianggap sebagai tunjangan bagi para pejabat negara, lebih baik dikasih plot. br br "Dari total APBD yang dimiliki, berapa plot yang disiapkan oleh pemerintah dalam bentuk nilai, misalnya gubernur itu misalnya taruh Rp5 miliar atau Rp10 miliar, yang itu bisa didisposisi untuk menyelesaikan problem-problem sosial secara langsung, agar dia bisa eksekusi," katanya. br br Menurutnya kepala daerah itu bisa tampil menyelesaikan masalah namun tak sedikit yang jarang turun ke lapangan. br br "Kalau nengok banjir, tidak cukup dibanjir. Sembakonya, penanganan mesinnya, segala macam. Nah, kepala daerah yang tidak siap dengan fiskal tunai itu enggak mungkin yang kemarin saja belum balik harus keluar lagi," kata Dedi. br br Dedi pun membeberkan tidak ada pejabat yang ingin didatangi Direktur Penyidikan. br br "Kita menginginkan tidak ada satupun orang menjadi pejabat negara ingin dipanggil oleh Direktur Penyidikan. Semuanya ingin diundang oleh Direktur Pencegahan. Enaknya Direktur Pencegahan itu bisa senyum-senyum, bisa pegang-pegang, bisa peluk-peluk. Kalau Pak Ujang Direktur Penyidikan enggak akan sebaik ini," kata Dedi.