BANDUNG, KOMPAS.TV - Aktivis demokrasi sekaligus Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati melayangkan somasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait fotonya yang dipajang tanpa izin pada salah satu konten yang diunggah di akun media sosial Diskominfo Jabar. br br Didampingi tim kuasa hukum dari LBH Muhammadiyah, aktivis demokrasi sekaligus Direktur DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati mendatangi Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (21072025) siang untuk memberikan surat somasi. br br Neni merasa keberatan terkait pemasangan foto dirinya tanpa izin di konten klarifikasi atas pernyataan dari Neni Nur Hayati. br br Adapun unggahan yang dimaksud ialah video di Instagram Diskominfo Jabar yang menampilkan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyampaikan klarifikasi atas dugaan pemangkasan anggaran di Pemprov Jabar yang digunakan untuk bayar buzzer. Namun pada video itu terpampang foto Neni. br br Aktivis demokrasi ini pun merasa dirugikan karena unggahan tersebut memicu doxing alias penyebaran informasi pribadi dirinya, peretasan akun media sosial, ujaran kebencian hingga ancaman. br br Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Muhamad Isnur merespons terkait konten yang diklaim menyudutkan aktivis demokrasi Neni Nur Hayati, melalui kanal resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengakibatkan doxing atau penyebaran informasi pribadi aktivis. br br Selain mengecam doxing, YLBHI meminta agar Pemprov Jabar meminta maaf atas penggunaan akun publik untuk kepentingan penggiringan opini. br br YLBHI menilai langkah yang dilakukan oleh aktivis demokrasi tersebut merupakan kritik terhadap Pemprov Jabar yang seharusnya dijadikan bahan evaluasi agar kinerjanya lebih baik.