Pemprov Kalbar sukses capai nilai 91,82 pada delapan area intervensi MCSP KPK tahun 2024br br PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, MM., MH., bersama Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., resmi membuka Sosialisasi Antikorupsi Terintegrasi 2025 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (1382025). Kegiatan ini digelar untuk mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah, khususnya di Kalbar, sekaligus memperkuat budaya integritas di kalangan ASN.br br Dalam sambutannya, Ria Norsan menekankan bahwa integritas adalah benteng utama dalam mencegah praktik korupsi. Ia mengingatkan seluruh aparatur agar selalu bersyukur atas amanah dan fasilitas yang diberikan negara, serta tidak tergoda menyalahgunakan wewenang.br “Masalah korupsi itu tergantung pada niat. Kalau niat kita memang mau mencegah, insya Allah bisa kita lakukan bersama. Kita sudah dipercaya oleh masyarakat, digaji, bahkan mendapat insentif. Maka, jangan neko-neko. Jaga integritas,” tegasnya.br br Data KPK menunjukkan, pada 2024 terdapat 854 perkara atau 51 dari total 1.666 kasus korupsi berasal dari pemerintah daerah. Untuk menekan angka tersebut, KPK meluncurkan sistem Monitoring Controlling Superlines for Prevention (MCSP) sebagai penyempurnaan dari MCP. Dalam acara ini, dua indikator utama MCSP dijalankan: Area Manajemen ASN dengan fokus akuntabilitas dan budaya antikorupsi, serta Area Penguatan APIP dengan penekanan pada independensi dan objektivitas.br br Pemerintah Provinsi Kalbar sendiri mencatat capaian positif. Tahun 2024, Kalbar meraih nilai 91,82 pada delapan area intervensi MCSP dan peringkat ketiga Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) wilayah koordinasi KPK Wilayah 3. Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) juga menempatkan Kalbar di peringkat ketiga dari 12 provinsi untuk kategori anggaran dan jumlah pegawai sedang dengan skor 72,37. Ria Norsan berharap prestasi ini meningkat di 2025 lewat sinergi eksekutif, legislatif, dan aparat hukum.br br “Semoga yang disampaikan para narasumber dari KPK bisa memperluas wawasan dan meningkatkan integritas seluruh ASN serta pemangku kepentingan di Kalbar. Mari kita jaga semangat antikorupsi demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” pungkas Ria Norsan.