JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia di program Satu Meja the Forum menyampaikan permohonan maafnya apabila selama ini sikap dan tindak tanduk dinilai kurang berkenan oleh masyarakat. br br Ia juga memberikan apresiasi kepada massa yang telah menyampaikan aspirasinya ke gedung DPR, Senin (2582025). Menurutnya, ini vitamin bagi para dewan supaya kita tetap jaga sikap, tindak tanduk, pernyataan, fokus buat kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. br br "Saya hanya bisa mewakili diri saya sendiri. Kami wakil rakyat yang dipilih lewat pemilu; dan itu tidak mudah. Saya berusaha kerja sungguh-sungguh sangat serius. Kalau dikaitkan dengan fasilitas itu, saya ini periode ke dua. Kami tidak pernah minta naik gaji, minta ditambah fasilitas. Apa adanya yang kami pakai, kami dapat, itulah yang kami kerjakan tugas kami sebagai wakil rakyat," katanya. br br Sementara itu, Pakar Kebijakan Publik, Yanuar Nugroho menilai desain remunerasi sudah usang. Angka gaji dianggap rendah, tapi ada tunjangan berlapis-lapis. Proses ini membuat sulit dilacak. Itu semua terjadi karena kurangnya transparansi. br br Konteks lain menurut Yanuar yaitu persepsi korupsi kita. Sehingga ketika ada fasilitas yang diberikan pejabat, dianggap sebagai privilege, bukan tunjangan kinerja. Hal ini kontradiktif dengan adanya pengetatan anggaran. br br Guru Besar Komunikasi Politik UIN Jakarta, Gun Gun Heryanto menanggapi pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni yang merespons tuntutan pembubaran DPR. Menurutnya, ketika isu kenaikan tunjangan ini menguat, harusnya bisa mengkomunikasikan secara koheren. br br "Ini komunikasi publik buruk. Tidak sepantasnya bicara demikian. Agresivitas verbal yg seharusnya tidak terjadi, apalagi ini bicara soal sosok yang sedang jadi newsmaker," katanya.