JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman mengatakan wacana reformasi Polri muncul sebagai realitas respons publik kepada lembaga kepolisian. Benny melihat reformasi polisi sejak tahun 1998 hanya menyentuh aspek struktural, memisahkan dari ABRI. Padahal, yang lemah adalah aspek kultural. br br Lebih jauh Benny menilai soal akuntabilitas kerja polisi selama ini yang tidak jelas. br br "Politisasi terhadap anggota Polri masih sangat menonjol selama ini. Praktik-praktik naik pangkat atau promosi jabatan, duit semua. Tidak sedikit duitnya. Belum lagi fakta polisi beking illegal mining," katanya. br br Inilah alasan perlunya mereformasi institusi kepolisian menurut Benny. Ia berharap agar Presiden Prabowo memiliki kemauan dan keberanian untuk mereformasi Polri. br br Meski demikian, Benny juga menyadari bahwa DPR juga perlu direformasi. Kegagalan DPR melakukan kontrol politik, juga menjadi bagian dan tidak bisa mengkambinghitamkan kepolisian. br br Tokoh Gerakan Nurani Bangsa, Laode M. Syarief mengatakan ada beberapa usulan yang disampaikan kepada Presiden Prabowo yakni reformasi sektor politik, reformasi ketimpangan ekonomi, supremasi hukum, aparat penegak hukum, anti korupsi dan HAM, termasuk polisi. br br Dari beberapa usulan, salah satu usulan GNB adalah supremasi sipil itu penting. TNI tidak masuk wilayah sipil. Namun yang hanya dapat respon presiden yaitu reformasi polisi. br br br Komisioner Kompolnas, Choirul Anam menyebut dalam konteks keterbukaan, siapa anggota polisi yang melakukan pelanggaran itu diumumkan. br br "Tindak etik, pidana, pemecatan, jumlahnya banyak. Kita merasa bahwa pengawasan internal dan eksternal belum kuat. Kami minta diperkuat," katanya.