JAKARTA, KOMPASTV Gubernur Jakarta Pramono buka suara menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya terkait dana kas daerah sebesar Rp14,6 triliun. br br Ia menegaskan bahwa data yang disebutkan Purbaya memang sesuai dengan catatan pemerintah daerah. br br Pramono menegaskan angka tersebut tidak berbeda antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, maupun Pemerintah Provinsi Jakarta. br br "Jadi kalau Jakarta, baik di Kementerian Negeri, kami mengecek sendiri, maupun di BI tidak ada perbedaan. Jumlah yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan Rp14,6 triliun itu betul," kata Pramono, Jumat (24102025). br br Menurutnya, dana tersebut terbagi dalam dua bentuk simpanan, yakni deposito dan giro, dan keduanya sah secara aturan. br br "Dua-duanya diperbolehkan, dan keduanya kami gunakan untuk menyelesaikan pembayaran yang akan timbul sampai akhir Desember. Kami perkirakan ada sekitar Rp16 sampai Rp18 triliun yang perlu diselesaikan oleh pemerintah Jakarta," jelasnya. br br Pramono menegaskan, dana Rp14,6 triliun yang disebut Purbaya bahkan belum cukup untuk menutup seluruh kewajiban daerah. br br "Jadi uang itu pun masih kurang. Kalau Pak Menteri Keuangan mau transfer lagi ke Jakarta, ya monggo, pasti akan kami manfaatkan untuk program yang sudah jatuh tempo," ujar Pramono. br br Meski begitu Pramono tidak ingin Rp14,6 triliun disebut mengendap. br br "Bukan dana endapan, dana yang ditaruh berupa giro maupun deposito itu yang digunakan untuk membayar. Membayar yang perlu dikeluarkan sesuai dengan pola yang ada. Tahun 2023 kita itu membayar hampir 16 triliun di akhir tahun. Jadi bulan November, Desember," kata Pramono.