JAKARTA, KOMPAS.TV - Lagi-lagi ijazah para pejabat publik dipersoalkan. br br Jika sebelumnya ijazah milik Presiden ke-7 Joko Widodo dan juga ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kini giliran ijazah Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani. br br Jumat (14112025) kemarin, Aliansi Masyarakat Pemerhati Konsitusi, AMPK melaporkan Arsul Sani ke Bareskrim Polri atas dugaan penggunaan ijazah palsu. br br AMPK melapor berbekal bukti pemberitaan pengusutan kampus di Polandia, tempat Arsul Sani menyelesaikan studi doktoralnya. br br Selain meminta pengusutan kasus hukum, mereka juga meminta Arsul Sani mengundurkan diri. br br Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani membantah tudingan ijazah palsu program doktoral miliknya. br br Dengan menunjukkan ijazahnya ke hadapan wartawan, Arsul menjelaskan program doktoral ditempuh selama 11 tahun karena kesibukan menjadi pengurus PPP dan anggota DPR RI. br br Arsul bilang, di 2011 ia memulai program doktoral di Glasgow Caledonian University, Inggris. br br Karena kesibukan, ia memutuskan melanjutkan dan mentransfer SKS yang diperoleh sebelumnya ke Collegium Humanum-Warsaw Management University di 2020. br br Arsul Sani juga menjelaskan ijazahnya sesudah diuji di DPR saat seleksi sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi, mulai dari seleksi administrasi hingga uji berkas yang diharuskan menunjukkan ijazah aslinya. br br Di tengah polemik tudingan ijazah doktoral palsu ini, Arsul mengaku telah memberikan salinan dan berkas yang berkaitan dengan program doktoralnya ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. br br Melalui keterangan tertulis kepada KompasTV, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyampaikan, dugaan ijazah palsu Arsul Sani sedang dalam pemeriksaan.