JAKARTA, KOMPAS.TV - Pro Kontra pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terjadi. DPR menyebut sejumlah perbaikan dan keberpihakan isi KUHAP kepada warga negara. Tapi koalisi masyarakat sipil punya pendapat berbeda, apa itu? br br Kita ulas bersama Deputi Direktur Institute For Criminal Justice Reform, Maidina Rahmati dan Pakar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Hibnu Nugroho dalam dialog di Sapa Pagi pada Rabu (19112025).