JAKARTA, KOMPAS.TV - Fungsi legislasi DPR adalah tugas dan wewenangnya sebagai pembuat undang-undang bersama Presiden. br br Fungsi ini mencakup penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU), serta persetujuan bersama Presiden atas undang-undang. br br Selain itu, DPR juga menetapkan undang-undang dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang diajukan Presiden. br br Dalam proses penyusunan undang-undang, DPR selalu melibatkan partisipasi publik sebagai bentuk masukan terhadap substansi undang-undang. br br DPR juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menyerap aspirasi terkait rancangan undang-undang yang disusun. br br Hal ini dilakukan agar produk legislasi yang dihasilkan berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. br br Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, mengatakan bahwa dibandingkan dengan periode sebelumnya, kinerja DPR dalam menjalankan fungsi legislasi semakin meningkat. br br Trubus juga mencermati upaya DPR dalam menyusun rancangan undang-undang yang jumlahnya cukup banyak dan hingga saat ini terus diupayakan. br br Ia juga mengapresiasi sinergi dan kekompakan antara DPR dan pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita, termasuk komitmen DPR dalam mendukung program-program pemerintah yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. br br DPR memiliki kewenangan untuk menyusun dan membahas RUU baik dari inisiatif DPR sendiri, Presiden, maupun DPD. br br Dalam membahas RUU dari DPR, DPR menyusun dan membahas RUU yang berasal dari inisiatifnya sendiri. Sementara dalam membahas RUU dari pemerintah, DPR membahas RUU yang diajukan Presiden. br br Adapun dalam membahas RUU yang berasal dari DPD, DPR menerima dan membahas RUU yang diajukan Dewan Perwakilan Daerah, khususnya yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah.