JAKARTA, KOMPAS.TV - Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD angkat bicara terkait Peraturan Kepolisian Negara (Perpol) RI Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur tentang pelaksanaan tugas anggota Polri di luar struktur organisasi Polri di 17 kementerianlembaga. br br Mahfud menilai peraturan tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114PUU-XXIII2025. br br "Perpol Nomor 10 Tahun 2025 itu bertentangan dengan konstitusionalitas Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, red.) yang menurut putusan MK Nomor 114PUU-XXIII2025, anggota Polri jika akan masuk ke institusi sipil, maka harus minta pensiun atau berhenti dari Polri. Tidak ada lagi mekanisme alasan penugasan dari Kapolri," ujar Mahfud seperti dilansir dari Antaranews, pada Sabtu, (13122025).